PDI-P Anggap Pemerintah Gagal
Kamis, 22 Januari 2009 | 19:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi PDI-Perjuangan menilai kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo buruk. Pemerintah dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. "Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kesejahteraan rakyat terus merosot," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Kamis (22/01).
Buruknya kinerja pemerintah, kata Tjahjo, terihat dari pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selalu meleset setiap tahun. Tjahjo mencontohkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, tingkat kemiskinan pada 2009 dipatok 8,2 persen. Namun hingga akhir 2008 jumlah orang miskin masih 14 persen. Padahal, kata Tjahjo, alokasi dana penuntasan kemiskinan naik setiap tahun. "Setiap tahun alokasi dana selalu naik," kata Tjahjo.
Selain target penurunan jumlah orang miskin, target pengurangan jumlah penganggur, target penekanan inflasi, serta target pertumbuhan ekonomi juga meleset semua. Selain itu, Tjahjo melanjutkan, pemerintah juga tak mampu mengendalikan harga sembako dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga dinilai tak tanggap menangani bencana. Ia mencontohkan penanganan luapan lumpur Lapindo yang terkesan lelet. "Pemerintah seperti tak acuh," kata Tjahjo.
Karena itu, kata Tjahjo, klaim keberhasilan pemerintah hanya propaganda. Ia mencontohkan penurunan harga bahan bakar minyak yang diklaim sebagai keberhasilan dinilai hanya upaya manipulatif. Sebab, kata Tjahjo, turunnya harga minyak karena terpengaruh dari penurunan harga minyak dunia. "Harusnya bisa turun hingga Rp 3,700 - Rp 3,800," kata Tjahjo.
Klaim pemerintah yang menyatakan keberhasilannya menumpas koruptor juga dinilai tak tepat. Penanganan korupsi, kata Tjahjo, adalah tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada diluar pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Tjahjo, adalah lembaga independen. Kerja Komisi juga tak lepas dari peran DPR yang menetapkan anggarannya.
Buruknya kinerja pemerintah, kata Tjahjo, terihat dari pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selalu meleset setiap tahun. Tjahjo mencontohkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, tingkat kemiskinan pada 2009 dipatok 8,2 persen. Namun hingga akhir 2008 jumlah orang miskin masih 14 persen. Padahal, kata Tjahjo, alokasi dana penuntasan kemiskinan naik setiap tahun. "Setiap tahun alokasi dana selalu naik," kata Tjahjo.
Selain target penurunan jumlah orang miskin, target pengurangan jumlah penganggur, target penekanan inflasi, serta target pertumbuhan ekonomi juga meleset semua. Selain itu, Tjahjo melanjutkan, pemerintah juga tak mampu mengendalikan harga sembako dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga dinilai tak tanggap menangani bencana. Ia mencontohkan penanganan luapan lumpur Lapindo yang terkesan lelet. "Pemerintah seperti tak acuh," kata Tjahjo.
Karena itu, kata Tjahjo, klaim keberhasilan pemerintah hanya propaganda. Ia mencontohkan penurunan harga bahan bakar minyak yang diklaim sebagai keberhasilan dinilai hanya upaya manipulatif. Sebab, kata Tjahjo, turunnya harga minyak karena terpengaruh dari penurunan harga minyak dunia. "Harusnya bisa turun hingga Rp 3,700 - Rp 3,800," kata Tjahjo.
Klaim pemerintah yang menyatakan keberhasilannya menumpas koruptor juga dinilai tak tepat. Penanganan korupsi, kata Tjahjo, adalah tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada diluar pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Tjahjo, adalah lembaga independen. Kerja Komisi juga tak lepas dari peran DPR yang menetapkan anggarannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar