Jumat, 30 Oktober 2009

President to visit Malaysia to discuss migrant worker issues

Friday, October 30, 2009 2:48
 

Erwida Maulia ,  The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Thu, 10/29/2009 1:13 PM  |  Headlines
President Susilo Bambang Yu-dhoyono will visit Malaysia in the near future following the recent death of an Indonesian migrant worker abused by her employer.
Presidential spokesman Dino Patti Djalal, told reporters Wednesday that issues surrounding the condition and fate of Indonesian migrant workers in Malaysia would be among things Yudhoyono would soon discuss with his Malaysian counterpart.
He stopped short of mentioning the specific date of the visit.
According to Dino, the President was "deeply concerned" over the death of Munti binti Bani, and believed that justice must be upheld in the case.
"Whatever her status, the alleged abuse that led to her death is a crime. The status is another problem.
"We hope the Malaysian government will take action against the perpetrators and put them on trial in accordance with Malaysian law," he said.
Muntik, from the East Java town of Jember, worked as a maid in Malaysia for six years before being submitted to Tengku Ampuan Rahimah Hospital in Selangor, where she died on Monday.
Munti was allegedly shaven bald, beaten with steel, and told to sleep inside a toilet, Antara state news agency reported.
The Malaysian police raided her employers' house and took her to hospital following a report from a Malaysian lawyer.
In a press statement sent to The Jakarta Post, the Malaysian government said it strongly condemned the abuse and pledged the case would be investigated thoroughly, and that perpetrators would be sentenced according to the law.
The Malaysian Foreign Ministry said the Malaysian government expressed its "deepest sympathy and condolences" to the family of Muntik and to Indonesians in general, and promised to take legal measures against the perpetrators.
"The Ministry of Foreign Affairs wishes to stress that the Government of Malaysia strongly condemns all forms of abuse against any workers, regardless of nationality or sector of employment.
"In this regard, the Ministry of Foreign Affairs wishes to assure that the Royal Malaysia Police as well as other relevant agencies will conduct an immediate and detailed investigation of the incident, and will hand out the necessary sentence to the perpetrators," the Malaysian ministry said.
In a related development, some 100 ex-migrant workers and activists staged a demonstration in front of the Malaysian Embassy on Wednesday, demanding justice in the latest death, and a permanent termination of supplying domestic workers to the country.
Anis Hidayah, executive director of Migrant Care, which organized the protest, said that during the visit the President had to ensure justice, and must stop sending domestic workers to the country following the failure of Malaysian authorities to thoroughly investigate similar cases in the past.
"So far, Malaysia has not been able to uphold justice in the cases of Siti Hajar, Modesta and Tjeriati, three domestic workers tortured to death in their workplaces over the past two years," she said.
The demonstrators also urged the President to have the labor agreement revised to ensure protection for more than four million Indonesians currently working in Malaysia.

Rabu, 28 Oktober 2009

Tanpa Mega, Sumpah Pemuda Tetap Khidmat

PDIP peringati Hari Sumpah Pemuda di DPP PDIP Lenteng Agung

VIVAnews – Megawati Soekarnoputri dan mayoritas petinggi PDIP tidak menghadiri peringatan Sumpah Pemuda ke-81 di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Rabu 28 Oktober 2009. Kendati demikian acara ini tetap berlangsung sederhana dan khidmat.
Acara dibuka dengan atraksi pencak silat hasil binaan Taruna Merah Putih, organisasi kepemudaan PDIP.
Di pada puncak refleksi semangat pemuda ini, PDIP juga membagi-bagikan Megawati Soekarnoputri Award kepada sepuluh tokoh pemuda yang dinilai berprestasi di bidangnya.
Mereka yang menerima penghargaan ialah tokoh muda Nugie, Tri Utami, Angelique Wijaya, Chalid Muhammad, Sutta Dharmasaputra, Mira Lesmana, Hendri Saparini, Ade Rai, Anies Baswedan, dan Muchtar Muhammad.
Tina Talita, pemandu acara berita di stasiun tvone, membawakan refleksi tentang kepemudaan. Yaitu mendorong para pemuda merenungkan kembali semangat para pemuda yang digaungkan 81 tahun silam.
Pada masa itu mereka tidak memiliki fasilitas teknologi informasi secanggih sekarang. Namun para pemuda memiliki pandangan-pandangan jauh melebihi masanya. Mereka bersatu padu untuk merealisasikan kemerdekaan Indonesia yang dapat dirasakan hingga sekarang.
“Dulu itu tidak ada handphone, pemuda itu bisa berkumpul untuk mengadakan kongres sehingga lahir sumpah pemuda,” katanya.
Dalam refleksi, Tina Talita juga mengutip pernyataan terkenal John Quincy Adams Presiden Amerika serikat ke-6 (1825-1829).
“Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, bertindak dan menjadi sesuatu yang lebih, kamu adalah seorang pemimpin. "
Nugie juga tampil memberikan pesan lewat lagu. Lagu ini dinyanyikannya untuk pertama kali dalam acara Sumpah Pemuda. Judulnya Indonesia Memimpin Dunia.
Lagu ini menceritakan bahwa Indonesia mampu jadi pemimpin dunia yang damai.
Artis Edo Kondologit dan Tri Utami juga ikut tampil. Tri Utami membawakan lagu berwarna eksistensialis. Lagu ini baru dia nyanyikan untuk pertama kalinya di acara ini. Judulnya ‘Perempuan.’
Lagu ini mengajak kaum perempuan jangan hanya menyerah pada keadaan begitu saja. Sebaliknya, harus mampu meraih kebanggaan sendiri.
Acara ini dihadiri sejumlah pengurus PDIP, di antaranya Sekretaris Jenderal Pramono Anung.

Sabtu, 24 Oktober 2009

Kontrak Politik SBY-PKS Ternyata soal "Jatah" Menteri


Rabu, 2 September 2009 | 15:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Sidik mengakui, salah satu materi dalam kontrak politik dengan SBY adalah mengenai power sharing alias bagi-bagi kekuasaan.

Berbekal kontrak tersebut, kata Mahfudz, tak ada alasan bagi PKS untuk ribut atau merongrong SBY terkait jumlah kursi di kabinet yang akan diperoleh. Akan tetapi, Mahfudz tak mau merinci, apakah isi kontrak sudah rigid mengatur tentang jumlah dan pos menteri apa saja yang akan diisi PKS.

"Dalam kontrak politik PKS jelas bahwa koalisi, selain pencalonan juga pembentukan kabinet. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan power sharing. Maka, PKS tidak dalam posisi bargaining," kata Mahfudz, dalam diskusi "Pola Perekrutan Menteri SBY, antara Profesionalitas dan Balas Budi", di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (2/9).

Kontrak politik tersebut, urainya, ditandatangani secara jelas oleh SBY sekalu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus capres dan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin.

"Kaitannya dengan koalisi di pemerintahan, manakala SBY-Boed menang. Itu derivasi dari kontrak politik umum yang isinya agenda politik koalisi," jelas MahfUdz.

Akan tetapi, kesepakatan mengenai bagi-bagi kekuasaan, menjadi salah satu hal yang disepakati untuk tidak dibuka ke publik. "Kontrak itu gentleman agreement . Atas dasar itu, PKS kerja keras memenangkan SBY," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini PKS hanya menunggu komitmen dan kekonsistenan SBY atas kontrak politik yang telah disepakati bersama tersebut. "Kalau kami mengatakan soal kabinet terserah Pak SBY, maksudnya itu terserah mau konsisten dengan kontrak politik atau tidak," ungkapnya.

Mahfudz juga mengaku tak tahu, apakah hal yang sama dituangkan dalam kontrak politik SBY dengan partai koalisi lainnya seperti PPP, PKB dan PAN.


KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Menkominfo Janji "Blogger" Tidak Akan Dipenjara

Sabtu, 24 Oktober 2009 | 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menjamin kebebasan para blogger untuk mengekspresikan pendapatnya di jagat maya. Ia mengatakan, asalkan tidak memfitnah pihak lain, blogger Indonesia sah-sah saja untuk menyampaikan unek-uneknya.

"Ya, jelas enggak dong. Blogger kok dipenjara," kata Tifatul seusai memberikan sambutan pada acara Pesta Blogger 2009 di Jakarta, Sabtu (24/10). "Kritik saja, asal jangan memfitnah. Ya, namanya orang berekspresi, dijawab dengan pantun juga selesai," lanjut menteri asal Bukittinggi, Sumatera Barat, itu.

Kebebasan berpendapat di jaringan internet di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian serius para pengelana jagat maya. Hal ini dipicu oleh kasus perseteruan Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional Tangerang di meja hijau soal tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Prita kepada RS Omni.

Karena itu, acara Pesta Blogger 2009 tersebut mengangkat tema "One Spirit One Nation" yang salah satunya membahas soal legalitas dan kebebasan berekspresi dalam menuangkan pendapat di ranah maya.

Laksono Hari Wiwoho