Hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk mengubah kondisi perempuan sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat untuk mencapai keadilan bagi Perempuan.
Jumat, 30 Oktober 2009
President to visit Malaysia to discuss migrant worker issues
Rabu, 28 Oktober 2009
Tanpa Mega, Sumpah Pemuda Tetap Khidmat
Sabtu, 24 Oktober 2009
Kontrak Politik SBY-PKS Ternyata soal "Jatah" Menteri
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Sidik mengakui, salah satu materi dalam kontrak politik dengan SBY adalah mengenai power sharing alias bagi-bagi kekuasaan.
Berbekal kontrak tersebut, kata Mahfudz, tak ada alasan bagi PKS untuk ribut atau merongrong SBY terkait jumlah kursi di kabinet yang akan diperoleh. Akan tetapi, Mahfudz tak mau merinci, apakah isi kontrak sudah rigid mengatur tentang jumlah dan pos menteri apa saja yang akan diisi PKS.
"Dalam kontrak politik PKS jelas bahwa koalisi, selain pencalonan juga pembentukan kabinet. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan power sharing. Maka, PKS tidak dalam posisi bargaining," kata Mahfudz, dalam diskusi "Pola Perekrutan Menteri SBY, antara Profesionalitas dan Balas Budi", di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (2/9).
Kontrak politik tersebut, urainya, ditandatangani secara jelas oleh SBY sekalu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus capres dan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin.
"Kaitannya dengan koalisi di pemerintahan, manakala SBY-Boed menang. Itu derivasi dari kontrak politik umum yang isinya agenda politik koalisi," jelas MahfUdz.
Akan tetapi, kesepakatan mengenai bagi-bagi kekuasaan, menjadi salah satu hal yang disepakati untuk tidak dibuka ke publik. "Kontrak itu gentleman agreement . Atas dasar itu, PKS kerja keras memenangkan SBY," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini PKS hanya menunggu komitmen dan kekonsistenan SBY atas kontrak politik yang telah disepakati bersama tersebut. "Kalau kami mengatakan soal kabinet terserah Pak SBY, maksudnya itu terserah mau konsisten dengan kontrak politik atau tidak," ungkapnya.
Mahfudz juga mengaku tak tahu, apakah hal yang sama dituangkan dalam kontrak politik SBY dengan partai koalisi lainnya seperti PPP, PKB dan PAN.
KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Menkominfo Janji "Blogger" Tidak Akan Dipenjara
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menjamin kebebasan para blogger untuk mengekspresikan pendapatnya di jagat maya. Ia mengatakan, asalkan tidak memfitnah pihak lain, blogger Indonesia sah-sah saja untuk menyampaikan unek-uneknya.
"Ya, jelas enggak dong. Blogger kok dipenjara," kata Tifatul seusai memberikan sambutan pada acara Pesta Blogger 2009 di Jakarta, Sabtu (24/10). "Kritik saja, asal jangan memfitnah. Ya, namanya orang berekspresi, dijawab dengan pantun juga selesai," lanjut menteri asal Bukittinggi, Sumatera Barat, itu.
Kebebasan berpendapat di jaringan internet di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian serius para pengelana jagat maya. Hal ini dipicu oleh kasus perseteruan Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional Tangerang di meja hijau soal tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Prita kepada RS Omni.
Karena itu, acara Pesta Blogger 2009 tersebut mengangkat tema "One Spirit One Nation" yang salah satunya membahas soal legalitas dan kebebasan berekspresi dalam menuangkan pendapat di ranah maya.
Laksono Hari Wiwoho