Rabu, 11 Juli 2012

Pemkab Sleman Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mandiri oleh Masyarakat

Pemkab Sleman Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mandiri oleh Masyarakat
Huntara Gondang 1, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 5 Desember 2011
 
Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu – mewakili Bupati Sleman, Sri Purnomo – dalam kata sambutannya saat Pembukaan Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) VII mengatakan, “ Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman dan seluruh masyarakat Sleman menyampaikan selamat datang di wilayah Kabupaten Sleman. Kami mengucaokan terima kasih kepada Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) yang telah memilih Sleman sebagai tempat penyelenggaraan konferensi nasional ini.” Pembukaan KN PRBBK VII ini dilakukan pada Senin sore (5/12) di Hunian Sementara (Huntara) Gondang 1 Wukirsari, Dusun Gondang Pusung, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. KN PRBBK itu dilaksanakan dari tanggal 5 – 8 Desember 2011.
Yuni Satia Rahayu melanjutkan, “Pemkab Sleman sangat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi yang berbasis komunitas. Sebagai bukti dari dukungan dan komitmen kami diantaranya, yaitu mendukung dan memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi mandiri oleh masyarakat. Sebanyak 146 relokasi mandiri di Desa Kepuharjo dan Desa Wukirsari telah direalisasikan.”
Menurut Yuni Satia Rahayu Pemkab Sleman juga mendukung dan memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi mandiri di Dusun Karangkendal sebanyak 81 KK yang berasal dari Dusun Pelemsari, yang pada tanggal 23 November 2011 lalu telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunannya. Rencana tapak (site plan) relokasi Karangkendal telah direncanakan sendiri oleh 81 KK dengan didampingi oleh Java Rekonstruction Fund (JRF) serta telah mengakomodir aspirasi dan kepentingan kelompok perempuan.
Bentuk dukungan yang lain adalah dengan memberi ruang dialog dan ruang berbagi dengan masyarakat di kawasan rawan bencana. Pemkab Sleman juga membuka ruang konsultatif selebar-lebarnya untuk berbagai permasalahan di Merapi, namun tentu saja tetap dalam koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pemkab Sleman juga terus mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat, yaitu melalui pembentukan organisasi dan aturan komunitas, yaitu melalui kelompok masyarakat (Pokmas) dalam proses verifikasi dan pembuatan rencana tapak hunian.
Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan Kecamatan Cangkringan secara terpadu di Dusun Panggung, Desa Argomulyo telah mencapai 70%. Kami berupaya agar pada tahun ini pembangunan gedung perkantoran tersebut dapat diselesaikan sehingga semakin memperlancar pelayanan umum upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana.
Mengakhiri kata sambutannya Yuni Satia Rahayu menyampaikan, “Prioritas Pemkab Sleman saat ini adalah untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan hunian tetap. Dengan demikian kita dapat meneruskan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.”
KN PRBBK VII ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X dengan didampingi oleh Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Sugeng Triutomo, DESS.; dan Ketua Panitia Pengarah KN PRBBK VII, Eko Teguh Paripurno.
Tema KN PRBBK VII adalah ‘Pemulihan Pasca Bencana dengan Pendekatan PRBBK’. Peserta kegiatan lebih dari 125 orang, 24 orang di antaranya perempuan. Kegiatan ini disiapkan dan dikelola oleh panitia pengarah, panitia penyelenggara, fasilitator dan relawan total sekitar 83 orang dan sekitar 138 warga dusun Huntara Gondang 1 langsung terlibat mendukung kelancaran seluruh proses kegiatan ini.
Agar peserta lebih dekat masyarakat, maka seluruh peserta tinggal bersama warga untuk mendekatkan peserta dengan warga Huntara – belajar langsung dari sumber pertama PRBBK, yaitu masyarakat itu sendiri.
Peserta KN PRBBK VII berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,  Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Peserta ada yang bekerja di pemerintahan di tingkat nasional-provinsi-kabupaten, universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, media, sektor swasta, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Non Pemerintah di tingkat internasional. --- dp ---