Jakarta, Kompas - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia mengeluhkan kurangnya sosialisasi Pemilu 2009 di daerah-daerah. Padahal, banyak hal baru yang harus segera diketahui masyarakat di daerah terkait dengan penyelenggaraan pemilu, seperti memberi tanda contreng untuk memilih wakil rakyat.
Demikian terungkap dalam audiensi Adkasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (23/12).
Anggota DPRD Purworejo, Sutarno, yang memimpin rombongan Adkasi mengatakan, sosialisasi pemilu hanya ada di tingkat pusat, sedangkan di kabupaten/kota belum terlihat ada sosialisasi.
”Misalnya tanda contreng, banyak warga di daerah sampai di tingkat bawah belum mengetahui bagaimana tanda contreng itu. Sosialisasi belum terasa di daerah, terutama daerah-daerah pemekaran dan daerah dengan topografi yang sulit mengakses informasi,” katanya.
”Selain itu, KPU juga jangan mengeluarkan aturan yang menimbulkan banyak penafsiran oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah,” ujar Sutarno.
Sosialisasi spanduk
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengungkapkan, meski dengan dana minim, KPU sudah berusaha melakukan sosialisasi, termasuk ke berbagai daerah, dari tingkat kabupaten sampai desa.
”Sosialisasi memang lemah, tetapi bukan berarti tidak ada. Ada keinginan dari kami, pada bulan Januari mendatang, intensitas sosialisasi pemilu akan ditingkatkan,” kata Hafiz.
Menurut Hafiz, KPU dan KPU daerah sudah memasang berbagai macam spanduk, tetapi kadang-kadang masyarakat menganggap itu bukan sosialisasi. KPU menggunakan tiga cara dalam sosialisasi, yaitu memasang iklan di media massa, komunikasi tatap muka, dan mobilisasi sosial.
Anggota KPU, Endang Sulastri, menambahkan, KPU telah berupaya melakukan sosialisasi ke daerah dengan berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan terakhir yang dilakukan oleh KPU adalah menggelar pertunjukan wayang kulit di Kota Surakarta. (SIE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar