Selasa, 14/10/2008 17:25 WIB
Taufiq Ingin SBY Seperti Mega, Tak Ragu Bertindak Atasi Krisis
Ronald Tanamas - detikNews
Jakarta - Politisi senior PDIP Taufiq Kiemas mempunyai saran tersendiri bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi krisis global. Pemerintah semestinya seperti Mega, cepat bertindak tanpa keraguan.
"Pemerintah harus cepat bertindak tanpa keraguan. Saya rasa zaman Ibu Megawati tidak ada keraguan dalam mengambil tindakan untuk kemajuan ekonomi," kata Taufiq Kiemas.
Menurut Taufiq, yang paling penting ekonomi harus jalan dahulu, mengenai hal lain nanti dipikirkan bersama. Karena jika ekonomi sudah tidak kuat maka politik ikut tidak kuat.
Lantas seperti apa penilaian yang diberikan terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan SBY- JK? Apa langkah kongkret yang dilakukan partai oposisi ini dalam menyikapi krisis ini? Siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh PDIP? Dan jawaban seperti apa yang diberikan PDIP terhadap tudingan Agus Condro yang mengatakan petinggi partai ini banyak tukang palak?
Berikut wawancara Ronald Tanamas dan Djoko Tjiptono dari detikcom dengan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas di rumahnya di jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2008).
Bagaimana anda menilai situasi ekonomi pada saat ini?
Kalau melihat keadaan ekonomi saat ini sebenarnya pernah terjadi pada 10 tahun lalu. Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan hal ini dari jauh-jauh sebelumnya. Seandainya sudah disiapkan sejak tahun 2005 tentu kita tidak mengalami hal ini.
Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan pengusaha dengan membuat undang-undang yang melindungi pengusaha. Yang ada saat ini pemerintah hanya memanfaatkan pengusaha saja, itu bisa dibuktikan saat ekspor dan pajak yang dinaikkan pengusaha diminta untuk mematuhi namun tidak ada undang-undang yang melindungi pengusaha.
Saya menilai perekonomian kita saat ini tidak ada bedanya dengan pemerintahan kolonial. Artinya kita masih berkutat kepada membuat bahan mentah. Bisa dilihat dengan ekspor batubara, pada abad 20 ekspor batubara mencapai 1.000 ton sekarang juga ekspor batubara sebesar 1 juta ton, kondisi itu tidak berubah.
Jika pemerintah tidak melakukan perubahan cepat dengan masih berkutat kepada pembuatan bahan mentah bukan barang jadi, maka keadaan ekonomi kita ke depannya masih akan gonjang-ganjing seperti ini.
Kadang-kadang kita takut kalau membicarakan pengusaha borjuasi nasional. Karena menurut saya pengusaha borjuasi itu adalah pengusaha yang mempunyai pabrik. Sebab kalau tidak punya pabrik bukan borjuasi nasional namanya hanya pedagang biasa saja. Saya pernah tanyakan kepada mereka berapa barang yang masih diproduksi dari bahan mentah yang telah diubah menjadi bahan setengah jadi.
Sebagai salah satu petinggi dari partai oposisi bagaimana anda menilai
pemerintahan SBY-JK?
Kita sebagai partai oposisi juga menginginkan situasi ini bertambah baik. Karena kalau pemerintah tidak mengubah kebijakan maka krisis ini akan tetap berlangsung terus. Dan pemerintah pasti akan kebakaran jenggot. Kalau ada UU mengenai pengusaha maka kaum pengusaha akan bisa bertindak dengan jelas.
Umpamanya hari ini orang bisa mendepositokan uangnya sebesar Rp 100 juta, tiba-tiba besok ada perubahan harus mendepositokan Rp 1 miliar. Kalau ada UU-nya kan bisa jelas. Tidak dengan kebijakan-kebijakan.
Kemudian dengan saran APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun, jika dibandingkan dengan
pemerintahan Megawati yang berkisar Rp 300 triliun kira-kira seperti apa relevansi
outputnya?
Kalau Rp 1.000 triliun itu saya kira sudah sangat luar biasa, seharusnya pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur jalan dengan uang sebesar itu. Menurut saya untuk infrastruktur jalan di seluruh Jawa cukup menghabiskan uang sebesar Rp 2 miliar saja. Kalau infrastruktur jalan sudah benar tentu akan mempermudah rakyat kecil dalam berusaha.
Kemudian dengan uang Rp 1.000 triliun itu pemerintah tertatih-tatih dengan defisit 1 %, sehingga pemerintah harus mencari talangan untuk defisit tersebut dan otomatis kredibilitas pemerintah dipertanyakan dalam kancah dunia internasional, tanggapan anda sendiri?
Menurut saya pemerintah itu harus melakukan 2 hal yang penting, pertama dengan membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki infrastruktur jalan. Jika kedua hal tersebut sudah dijalankan maka kita tidak akan tertatih-tatih untuk menutupi defisit 1 % itu.
Apa langkah yang paling kongkret yang akan dilakukan oleh partai oposisi dalam
menyikapi krisis ini?
Kalau oposisi yang ada pada saat itu, kita akan memperbaiki infrasturktur dalam segala bidang, terutama dalam jalan dan pertanian. Karena bila infrastruktur sudah benar maka bisa mengumpulkan buruh atau pekerja yang banyak. Dari hitungan politiknya maka rakyat tidak menganggur, sedangkan dari hitungan ekonomi nanti ada sendiri caranya.
Sehubungan dengan statemen yang diberikan oleh salah satu petinggi negara ini, bahwa masalah itu hanya 1 % saja karena negara ini masih banyak masyarakat kelas menegahnya, bagaimana tanggapan anda?
Kalau 1 % saja itukan sudah mencapai 2,5 juta orang, dan ini cukup banyak buat saya. Kalau kata petinggi tersebut masyarakat menengah hanya 1 % saja maka perekonomian Indonesia susah berangkat untuk maju. Sedangkan yang perlu menjadi catatan masyarakat menengah kebawah adalah masyarakat yang mengerti ekonomi yang sebenarnya dari Indonesia.
Pemerintah harus cepat bertindak tanpa keraguan. Saya rasa zaman ibu Megawati tidak ada keraguan dalam mengambil tindakan untuk kemajuan ekonomi. Karena yang paling penting dalam ekonomi harus jalan dahulu mengenai hal lain nanti dipikirkan bersama. Karena jika ekonomi sudah tidak kuat maka politik bisa juga tidak kuat.
Maksudnya apa?
Pemerintah itu harus berani ambil tindakan dalam ekonomi untuk kepentingan rakyat banyak dengan tegas. Di sini bukan masalah oposisi atau tidak oposisi saja, saya kira untuk kepentingan kesejahteraan rakyat semua pihak akan setuju dan membantu. Karena kalau rakyat susah maka pemerintah bisa menjadi buruk di kacamata dunia internasional. Ini saya sarankan sebelum kenaikan harga-harga di pasar merambah ke rakyat.
Bagaimana dengan dana kampanye dari partai anda sendiri saat krisis seperti ini?
Saya kira sebaiknya kita membicarakan masalah ekonomi untuk kepentingan rakyat lebih penting. Sedangkan untuk dana kampanye untuk partai ini kita melakukannya secara gotong-royong.
Bagaimana dengan capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP?
Untuk capresnya tentu kita sudah tahu semua siapa yang akan diusung oleh PDIP, sedangkan untuk cawapres kita masih belum menentukan, mungkin nanti setelah rakernas di bulan November mendatang baru dibicarakan kembali.
Apakah PDIP tidak khawatir akan terpotong suaranya jika Sultan maju menjadi capres?
Saya rasa kita tidak perlu khawatir, karena kita jalan sendiri-sendiri dan sama mempunyai massa.
Bagaimana anda menyikapi statement dari Agus Condro yang mengatakan para petinggi
dari PDIP adalah tukang palak?
Kita sampai saat ini masih membiarkan hukum yang berbicara, biarkan semua diproses secara hukum. Bila ada kader yang menerima uang tidak akan PDIP melindunginya. PDIP sangat menghormati dan patuh hukum seandainya saya yang disebutkan saya terima dan bersedia mengikuti proses hukum.
Bagaimana dengan konflik yang terjadi di kalangan elit PDIP sendiri?
Tidak ada konflik yang terjadi. Yang ada hanya perbedaan dan itu merupakan hal yang biasa dalam demokrasi
(ron/iy)
"Pemerintah harus cepat bertindak tanpa keraguan. Saya rasa zaman Ibu Megawati tidak ada keraguan dalam mengambil tindakan untuk kemajuan ekonomi," kata Taufiq Kiemas.
Menurut Taufiq, yang paling penting ekonomi harus jalan dahulu, mengenai hal lain nanti dipikirkan bersama. Karena jika ekonomi sudah tidak kuat maka politik ikut tidak kuat.
Lantas seperti apa penilaian yang diberikan terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan SBY- JK? Apa langkah kongkret yang dilakukan partai oposisi ini dalam menyikapi krisis ini? Siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh PDIP? Dan jawaban seperti apa yang diberikan PDIP terhadap tudingan Agus Condro yang mengatakan petinggi partai ini banyak tukang palak?
Berikut wawancara Ronald Tanamas dan Djoko Tjiptono dari detikcom dengan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas di rumahnya di jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2008).
Bagaimana anda menilai situasi ekonomi pada saat ini?
Kalau melihat keadaan ekonomi saat ini sebenarnya pernah terjadi pada 10 tahun lalu. Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan hal ini dari jauh-jauh sebelumnya. Seandainya sudah disiapkan sejak tahun 2005 tentu kita tidak mengalami hal ini.
Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan pengusaha dengan membuat undang-undang yang melindungi pengusaha. Yang ada saat ini pemerintah hanya memanfaatkan pengusaha saja, itu bisa dibuktikan saat ekspor dan pajak yang dinaikkan pengusaha diminta untuk mematuhi namun tidak ada undang-undang yang melindungi pengusaha.
Saya menilai perekonomian kita saat ini tidak ada bedanya dengan pemerintahan kolonial. Artinya kita masih berkutat kepada membuat bahan mentah. Bisa dilihat dengan ekspor batubara, pada abad 20 ekspor batubara mencapai 1.000 ton sekarang juga ekspor batubara sebesar 1 juta ton, kondisi itu tidak berubah.
Jika pemerintah tidak melakukan perubahan cepat dengan masih berkutat kepada pembuatan bahan mentah bukan barang jadi, maka keadaan ekonomi kita ke depannya masih akan gonjang-ganjing seperti ini.
Kadang-kadang kita takut kalau membicarakan pengusaha borjuasi nasional. Karena menurut saya pengusaha borjuasi itu adalah pengusaha yang mempunyai pabrik. Sebab kalau tidak punya pabrik bukan borjuasi nasional namanya hanya pedagang biasa saja. Saya pernah tanyakan kepada mereka berapa barang yang masih diproduksi dari bahan mentah yang telah diubah menjadi bahan setengah jadi.
Sebagai salah satu petinggi dari partai oposisi bagaimana anda menilai
pemerintahan SBY-JK?
Kita sebagai partai oposisi juga menginginkan situasi ini bertambah baik. Karena kalau pemerintah tidak mengubah kebijakan maka krisis ini akan tetap berlangsung terus. Dan pemerintah pasti akan kebakaran jenggot. Kalau ada UU mengenai pengusaha maka kaum pengusaha akan bisa bertindak dengan jelas.
Umpamanya hari ini orang bisa mendepositokan uangnya sebesar Rp 100 juta, tiba-tiba besok ada perubahan harus mendepositokan Rp 1 miliar. Kalau ada UU-nya kan bisa jelas. Tidak dengan kebijakan-kebijakan.
Kemudian dengan saran APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun, jika dibandingkan dengan
pemerintahan Megawati yang berkisar Rp 300 triliun kira-kira seperti apa relevansi
outputnya?
Kalau Rp 1.000 triliun itu saya kira sudah sangat luar biasa, seharusnya pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur jalan dengan uang sebesar itu. Menurut saya untuk infrastruktur jalan di seluruh Jawa cukup menghabiskan uang sebesar Rp 2 miliar saja. Kalau infrastruktur jalan sudah benar tentu akan mempermudah rakyat kecil dalam berusaha.
Kemudian dengan uang Rp 1.000 triliun itu pemerintah tertatih-tatih dengan defisit 1 %, sehingga pemerintah harus mencari talangan untuk defisit tersebut dan otomatis kredibilitas pemerintah dipertanyakan dalam kancah dunia internasional, tanggapan anda sendiri?
Menurut saya pemerintah itu harus melakukan 2 hal yang penting, pertama dengan membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki infrastruktur jalan. Jika kedua hal tersebut sudah dijalankan maka kita tidak akan tertatih-tatih untuk menutupi defisit 1 % itu.
Apa langkah yang paling kongkret yang akan dilakukan oleh partai oposisi dalam
menyikapi krisis ini?
Kalau oposisi yang ada pada saat itu, kita akan memperbaiki infrasturktur dalam segala bidang, terutama dalam jalan dan pertanian. Karena bila infrastruktur sudah benar maka bisa mengumpulkan buruh atau pekerja yang banyak. Dari hitungan politiknya maka rakyat tidak menganggur, sedangkan dari hitungan ekonomi nanti ada sendiri caranya.
Sehubungan dengan statemen yang diberikan oleh salah satu petinggi negara ini, bahwa masalah itu hanya 1 % saja karena negara ini masih banyak masyarakat kelas menegahnya, bagaimana tanggapan anda?
Kalau 1 % saja itukan sudah mencapai 2,5 juta orang, dan ini cukup banyak buat saya. Kalau kata petinggi tersebut masyarakat menengah hanya 1 % saja maka perekonomian Indonesia susah berangkat untuk maju. Sedangkan yang perlu menjadi catatan masyarakat menengah kebawah adalah masyarakat yang mengerti ekonomi yang sebenarnya dari Indonesia.
Pemerintah harus cepat bertindak tanpa keraguan. Saya rasa zaman ibu Megawati tidak ada keraguan dalam mengambil tindakan untuk kemajuan ekonomi. Karena yang paling penting dalam ekonomi harus jalan dahulu mengenai hal lain nanti dipikirkan bersama. Karena jika ekonomi sudah tidak kuat maka politik bisa juga tidak kuat.
Maksudnya apa?
Pemerintah itu harus berani ambil tindakan dalam ekonomi untuk kepentingan rakyat banyak dengan tegas. Di sini bukan masalah oposisi atau tidak oposisi saja, saya kira untuk kepentingan kesejahteraan rakyat semua pihak akan setuju dan membantu. Karena kalau rakyat susah maka pemerintah bisa menjadi buruk di kacamata dunia internasional. Ini saya sarankan sebelum kenaikan harga-harga di pasar merambah ke rakyat.
Bagaimana dengan dana kampanye dari partai anda sendiri saat krisis seperti ini?
Saya kira sebaiknya kita membicarakan masalah ekonomi untuk kepentingan rakyat lebih penting. Sedangkan untuk dana kampanye untuk partai ini kita melakukannya secara gotong-royong.
Bagaimana dengan capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP?
Untuk capresnya tentu kita sudah tahu semua siapa yang akan diusung oleh PDIP, sedangkan untuk cawapres kita masih belum menentukan, mungkin nanti setelah rakernas di bulan November mendatang baru dibicarakan kembali.
Apakah PDIP tidak khawatir akan terpotong suaranya jika Sultan maju menjadi capres?
Saya rasa kita tidak perlu khawatir, karena kita jalan sendiri-sendiri dan sama mempunyai massa.
Bagaimana anda menyikapi statement dari Agus Condro yang mengatakan para petinggi
dari PDIP adalah tukang palak?
Kita sampai saat ini masih membiarkan hukum yang berbicara, biarkan semua diproses secara hukum. Bila ada kader yang menerima uang tidak akan PDIP melindunginya. PDIP sangat menghormati dan patuh hukum seandainya saya yang disebutkan saya terima dan bersedia mengikuti proses hukum.
Bagaimana dengan konflik yang terjadi di kalangan elit PDIP sendiri?
Tidak ada konflik yang terjadi. Yang ada hanya perbedaan dan itu merupakan hal yang biasa dalam demokrasi
(ron/iy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar