Usulan Moratorium TKI Ditolak Menteri Pemberdayaan Perempuan

Senin, 03/01/2011 19:32 WIB
 

Usulan Moratorium TKI Ditolak Menteri Pemberdayaan Perempuan 
 

Gede Suardana - detikNews

Jakarta - Usulan moratorium atau penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri ditolak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar. Yang terpenting adalah memaksimalkan perlindungan bagi TKI.

Hal itu disampaikan Linda Gumelar pada dialog dengan pelajar serta aktivis organisasi perempuan di Banjar Cengkilung, Denpasar, Senin (3/1/2011). Linda Gumelar berasalan setiap warga negara berhak untuk mencari kerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

"Moratorium justru akan mendorong peningkatan TKI illegal," katanya.

Ia menyebutkan jumlah TKI telah mencapai sekitar 4 juta orang. Dari angka itu, jumlah TKI yang terlibat berbagai kasus hanya 4 ribu orang per tahun.

"Lihat juga TKI yang sukses agar bisa memberi penilaian yang seimbang," ujarnya. 

Linda mengakui bahwa kasus umum yang dialami TKI karena kurangnya persiapan sebelum dikirim ke luar negeri. Ada juga akibat kesalahan dalam prosedur pengiriman.

Untuk mengurangi masalah yang menimpa TKI, langkah yang harus dilakukan adalah dengan memaksimalkan perlindungan bagi TKI dengan merevisi UU Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Ia menilai, UU tersebut hanya dominan pada sisi 'penempatan' dan sangat lemah pada sisi 'perlindungan'. Ia mencontohkan TKI di negara-negara Timur Tengah, alamatnya tidak tercatat. Alamat yang ada di Konsulat RI hanya kotak pos majikannya. Jika terjadi kasus maka sangat sulit dipantau dan diketahui. Untuk itu menurutnya, alamat lengkap TKI harus diketahui serta masing-masing  memiliki alat komunikasi.

(gds/mok)

Taufiq Kiemas: PKS Sudah Punya Capres Sendiri

Taufiq Kiemas: PKS Sudah Punya Capres Sendiri

PDI Perjuangan menduga niatan itu dikarenakan PKS sudah punya calon presiden sendiri.

 

Senin, 27 Desember 2010, 11:59 WIB

Ismoko Widjaya, Mohammad Adam

Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri (Antara/Nyoman Budhiana)

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana membangun koalisi Partai Tengah. PDI Perjuangan menduga niatan itu dikarenakan PKS sudah punya calon presiden sendiri untuk maju di 2014.

"Kalau saya lihat, Demokrat belum punya calon. PDIP juga belum punya calon. Mungkin PKS sudah punya calon (presiden) ya?" kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas di gedung DPR, Jakarta, Senin 27 Desember 2010.

Meski demikian, Taufiq yang juga Ketua MPR ini tidak mempermasalahkan rencana PKS untuk membangun koalisi Partai Tengah.

"Kami (PDIP) hanya penyeimbang. Bila pemerintah bagus, kami sokong. Tidak bagus, tidak kami sokong. Maksudnya bagus itu pada konstitusi ya," ujar suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menyatakan tak puas dengan mekanisme yang berjalan di Sekretariat Gabungan (Setgab) dan mengajak partai-partai untuk membangun koalisi 'partai tengah' untuk mengimbangi koalisi Partai Demokrat dan Golkar.

Mahfudz juga menyebut, Golkar dan Demokrat memiliki kepentingan di Setgab untuk pemenangan Pemilu 2014. Maka itu, Mahfudz mengatakan bukan tak mungkin kekuatan tengah dapat memunculkan capres sendiri.

Taufiq memang menduga PKS sudah punya calon presiden sendiri. Tapi, bila sama-sama belum punya calon, menurut Taufiq pasti selalu ada solusi terbaik. "Bangsa ini ajaib. Setiap krisis, Tuhan selalu kasih jalan keluar," kata Taufiq. (sj)

• VIVAnews

Pemkab Sleman Siap Antisipasi Pergerakan Massal Pengungsi Merapi

Jumat, 19/11/2010 17:52 WIB
Pemkab Sleman Siap Antisipasi Pergerakan Massal Pengungsi Merapi 
Fajar Pratama - detikNews

 

Yogyakarta - Radius bahaya Gunung Merapi untuk Kabupaten Sleman telah diturunkan. Untuk itu Pemkab siap mengambil langkah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan massal pengungsi yang bergerak meninggalkan pengungsian.

"Ya kita siap mengantisipasi. Kita siap membantu transportasi. Kita tahu warga masyarakat ingin pulang," ujar Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (19/11/2010) sore.

Namun Yuni menggarisbawahi, para pengungsi diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, terkait dengan titik-titik mana yang sudah masuk dalam kategori aman.

"Jadi untuk daerah yang masih berbahaya jangan sampai ditempati," papar perempuan berkacama mata minus ini.

Sedangkan untuk para pengungsi yang masih belum dapat menempati rumahnya karena berada dalam zona bahaya, Pemkab Sleman siap membantu dengan mengkondisikan barak yang ada di atas. Barak-barak tersebut merupakan pos pengungsian yang dulu ada saat radius bahaya berjarak 10 kilometer.

"Kami akan bantu membersihkan. Menyediakan pasokan air, juga untuk Kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem," terang Yuni.

Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) pagi ini telah mengumumkan bahwa radius bahaya di kawasan Merapi kembali dipersempit. Kabupaten Sleman yang pada penyempitan radius bahaya 'jilid 1' tak diturunkan jaraknya kali ini mendapat kabar gembira.

Untuk wilayah di sebelah barat Kali Boyong radius bahaya menjadi 10 km. Sedang yang berada di timur sungai tersebut sampai ke Kali Gendol, radius bahaya menjadi 15 km. Untuk wilayah Magelang dan Boyolali juga mengalami penurunan yakni masing-masing 5 dan 10 kilometer.

(fjr/nwk)