Pemkab Sleman Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mandiri oleh Masyarakat
Huntara Gondang 1, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 5 Desember 2011
Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu – mewakili Bupati Sleman, Sri
Purnomo – dalam kata sambutannya saat Pembukaan Konferensi Nasional
Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) VII mengatakan,
“ Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman dan seluruh masyarakat
Sleman menyampaikan selamat datang di wilayah Kabupaten Sleman. Kami
mengucaokan terima kasih kepada Masyarakat Penanggulangan Bencana
Indonesia (MPBI) yang telah memilih Sleman sebagai tempat
penyelenggaraan konferensi nasional ini.” Pembukaan KN PRBBK VII ini
dilakukan pada Senin sore (5/12) di Hunian Sementara (Huntara) Gondang 1
Wukirsari, Dusun Gondang Pusung, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. KN PRBBK itu
dilaksanakan dari tanggal 5 – 8 Desember 2011.
Yuni Satia Rahayu melanjutkan, “Pemkab Sleman sangat mendukung
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi yang berbasis
komunitas. Sebagai bukti dari dukungan dan komitmen kami diantaranya,
yaitu mendukung dan memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi mandiri
oleh masyarakat. Sebanyak 146 relokasi mandiri di Desa Kepuharjo dan
Desa Wukirsari telah direalisasikan.”
Menurut
Yuni Satia Rahayu Pemkab Sleman juga mendukung dan memfasilitasi
rehabilitasi dan rekonstruksi mandiri di Dusun Karangkendal sebanyak 81
KK yang berasal dari Dusun Pelemsari, yang pada tanggal 23 November 2011
lalu telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunannya. Rencana
tapak (site plan) relokasi Karangkendal telah direncanakan sendiri oleh
81 KK dengan didampingi oleh Java Rekonstruction Fund (JRF) serta telah
mengakomodir aspirasi dan kepentingan kelompok perempuan.
Bentuk dukungan yang lain adalah dengan memberi ruang dialog dan
ruang berbagi dengan masyarakat di kawasan rawan bencana. Pemkab Sleman
juga membuka ruang konsultatif selebar-lebarnya untuk berbagai
permasalahan di Merapi, namun tentu saja tetap dalam koridor peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Pemkab Sleman juga terus mendorong proses rehabilitasi dan
rekonstruksi berbasis masyarakat, yaitu melalui pembentukan organisasi
dan aturan komunitas, yaitu melalui kelompok masyarakat (Pokmas) dalam
proses verifikasi dan pembuatan rencana tapak hunian.
Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan Kecamatan Cangkringan
secara terpadu di Dusun Panggung, Desa Argomulyo telah mencapai 70%.
Kami berupaya agar pada tahun ini pembangunan gedung perkantoran
tersebut dapat diselesaikan sehingga semakin memperlancar pelayanan umum
upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana.
Mengakhiri
kata sambutannya Yuni Satia Rahayu menyampaikan, “Prioritas Pemkab
Sleman saat ini adalah untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan hunian
tetap. Dengan demikian kita dapat meneruskan upaya rehabilitasi dan
rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.”
KN PRBBK VII ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X dengan didampingi oleh Deputi
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Ir. Sugeng Triutomo, DESS.; dan Ketua Panitia Pengarah KN PRBBK
VII, Eko Teguh Paripurno.
Tema KN PRBBK VII adalah ‘Pemulihan Pasca Bencana dengan Pendekatan
PRBBK’. Peserta kegiatan lebih dari 125 orang, 24 orang di antaranya
perempuan. Kegiatan ini disiapkan dan dikelola oleh panitia pengarah,
panitia penyelenggara, fasilitator dan relawan total sekitar 83 orang
dan sekitar 138 warga dusun Huntara Gondang 1 langsung terlibat
mendukung kelancaran seluruh proses kegiatan ini.
Agar peserta lebih dekat masyarakat, maka seluruh peserta tinggal
bersama warga untuk mendekatkan peserta dengan warga Huntara – belajar
langsung dari sumber pertama PRBBK, yaitu masyarakat itu sendiri.
Peserta KN PRBBK VII berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Jogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua
Barat. Peserta ada yang bekerja di pemerintahan di tingkat
nasional-provinsi-kabupaten, universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat,
media, sektor swasta, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Non
Pemerintah di tingkat internasional. --- dp ---